Pungutan Atas Bantuan Sosial Dari BPLS Tergantung Warga RT Setempat

  • Tuesday, 6 November 2012 | 10:44
  • 293 Views
  • SidoarjoNEWS

    Mediasi Warga perwakilan RT dengan Pengurus RT di balai desa Ketapang yang Panas

    Puluhan warga Ketapang Demo ke balai desa ketapang kecamatan Tanggulangin semalam senin (5/11).Pendemo menuntut agar adanya pungutan liar berkaitan dengan pencairan Bantuan sosial dari BPLS yang dilakukan oleh pihak RT.

    Menurut Basori salah satu warga yang ikut demo,pihak pendemo menuntut pungutan yang dilakukan oleh pihak RT sebesar 25 ribu per jiwa dilingkungannya masing masing untuk dikembalikan ke warga.

    “Kami minta pungutan 25 ribu perjiwa yang dilakukan oleh RT untuk dikembalikan kepada warga” ujar Basori di hadapan kepala desa dan perangkat lainnya.

    Selain pengembalian uang yang telah di pungut ke warga para pendemo juga menuntut untuk pembubaran kepungurusan RT dalam penanganan bantuan sosial dan ganti rugi dari BPLS.

    Pertemuan mediasi yang dilakukan kepala desa Ketapang Tanggulangin antara pihak RT dan pendemo dari berbagai RT berlangsung panas dan hampir ricuh,untung kehadiran fihak keamanan dari polsek tanggulangin mampu meredakannya.

    Dihubungi terpisah oleh sidoarjonews kepala desa ketapang kecamatan tanggulangin Kurniawan menyatakan dan menghimbau agar persoalan adanya pungutan 25 ribu perjiwa oleh oknum RT diselesaikan secara musyawarah pada lingkungan RT masing masing oleh warga RT setempat karena tidak ada instruksi ataupun permintaan dari kepala desa soal itu.

    “Adanya pungutan itu bukan berdasar instruksi dari kepala desa,kalo ada persoalan dalam penanganan Bantuan sosial BPLS yang diterimakan ke warga mohon diselesaikan di lingkungan masing masing,musyawarhkan dengan warga RT sendiri” ujar Kurniawan

    Berkaitan dengan tuntutan Pembubaran RT dalam pengurusan Bantuan sosial serta ganti rugi yang akan diberikan oleh BPLS,Kurniawan selaku kepala desa juga menyatakan bahwa urusan pembubaran RT bukan kewenangan dia tapi kewenangan warga RT setempat.

    “Kewenangan pembubaran RT itu bukan di kepala desa,persoalan tersebut berkaitan dengan kesepakatan warga RT setempat saja,RT mau diganti atau apa,bukan kepala desa” tandas Kurniawan mengakhiri perbincangan dengan sidoarjonews. (ed1)

    Search

    Cari Berita: